Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, di Gedung Nusantara I. Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti peran strategis Pertamina dalam mendukung kemandirian energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan catatan kritis terhadap sejumlah isu penting, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kualitas produk energi.

Salah satu perhatian utamanya adalah polemik rencana pencabutan subsidi Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol), yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (29/11/2024). Menurut Mufti, keputusan tersebut dapat berdampak serius pada sekitar empat juta pengemudi ojol yang menggantungkan hidup pada profesi ini.

"Ketika subsidi ini dicabut, ojol akan menghadapi tantangan besar. Mereka sudah terbebani tarif aplikasi hingga 20 persen dan kini harus menghadapi kenaikan biaya operasional. Kita harus ingat, mereka bukan sekadar individu, melainkan kepala keluarga yang menanggung beban hidup anak dan istri," ujar Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Mufti meminta Pertamina mengambil langkah proaktif untuk menghadirkan solusi, baik melalui efisiensi operasional maupun pengembangan produk energi yang lebih terjangkau. "Kalau Pertalite tidak lagi bisa disubsidi, setidaknya Pertamax bisa dibuat lebih murah. Tidak perlu sebanding dengan Malaysia, tapi setidaknya mendekati harga yang wajar," katanya.

Ia juga membandingkan kinerja Pertamina dengan Petronas, perusahaan migas Malaysia, yang dianggap mampu menghadirkan BBM murah tanpa mengorbankan keuntungan. Dengan laba Rp267 triliun yang setara empat kali lipat laba Pertamina, ia menilai Petronas mampu menjual BBM berkualitas dengan harga terjangkau.

"Apakah mungkin Pertamina melakukan efisiensi lebih besar? Jawabannya ada pada manajemen. Tantangan ini harus dijawab oleh Dirut Pertamina yang baru, Pak Simon," lanjutnya.

Selain harga, kualitas bahan bakar juga menjadi perhatian Mufti. Ia menyoroti keluhan yang beredar di media sosial terkait dugaan kualitas Pertamax yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Ia mendesak Pertamina menangani isu ini dengan serius dan memastikan integritas produknya tetap terjaga.

"Masa sih jutaan rakyat yang mengeluhkan hal serupa semuanya salah? Pertamina harus membuktikan bahwa produknya berkualitas, bukan hanya menyalahkan pengguna," tegasnya.

Mufti menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya langkah konkret dari Pertamina untuk mendukung visi Presiden Prabowo soal kemandirian energi dalam empat tahun mendatang. "Jika Pertamina tidak bisa memenuhi ekspektasi, lebih baik biarkan perusahaan lain masuk. Buat apa bicara kedaulatan energi kalau rakyat tetap menderita dengan harga mahal dan kualitas buruk?" pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu. (ums,naf/aha)